FGD Stabilitas Daerah Jelang PILKADA Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Barat
FGD Stabilitas Daerah Jelang PILKADA Tahun 2024
BENGKAYANG. (22/11/2024) Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati Bengkayang, Drs. H. Manto, M.Si, membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Stabilitas Daerah Dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan di Hotel Lala Golden, Bengkayang.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan organisasi, termasuk:
- Forum Kewaspadaan Dini Kabupaten Bengkayang
- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkayang
- Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Bengkayang
- Majelis Adat Budaya Melayu (MABM)
- Majelis Adat Budaya Jawa (MABJ)
- Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT)
- Dewan Adat Dayak (DAD)
- Tariu Borneo Bangkule Rajank (TBBR)
- Persatuan Orang Melayu (POM)
- Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU)
- Pengurus Daerah Muhammadiyah
- Pengurus Cabang GP Anshor
- Pengurus PIBI Bengkayang
- Pemuda Pancasila Bengkayang
- KNPI Kabupaten Bengkayang
- Pemuda Dayak Kabupaten Bengkayang
- Forum Bela Negara Kabupaten Bengkayang
Tujuan dan Harapan
Kegiatan FGD ini bertujuan untuk:
- Menjaga Stabilitas Daerah: Meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar-stakeholder untuk menjaga situasi daerah yang kondusif, aman, dan tertib selama tahapan Pilkada berlangsung.
- Deteksi dan Antisipasi Dini: Mengidentifikasi serta meminimalisir potensi konflik atau gangguan stabilitas keamanan.
- Penguatan Jaringan Komunikasi: Membangun komitmen dan jaringan komunikasi yang efektif antar pihak terkait.
Dalam sambutannya, Drs. H. Manto, M.Si, menekankan pentingnya peran aktif semua organisasi dalam menjaga stabilitas dan memelihara keharmonisan di tengah masyarakat. “Melalui FGD ini, saya berharap tercipta komitmen bersama untuk mendeteksi dan mengantisipasi berbagai potensi ancaman. Peran serta seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan demi suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” ujar beliau.
Sinergi untuk Pilkada Damai
Kegiatan ini menggambarkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan tokoh adat untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan damai, transparan, dan aman.
