Hari ini menghadiri dan membuka acara Musyawarah Besar Luar Biasa Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Provinsi Kalbar di Hotel Golden Tulip Pontianak, dihadiri oleh Koordinator Paguyuban Merah Putih, Pembina/Penasehat MABT,  Caretaker Ketua Umum MABT Provinsi Kalbar, dan Para Ketua DPD MABT Kab/Kota se Kalbar,  adapun tujuan agenda dari Mubeslub MABT tersebut  adalah memilih Ketua Umum MABT masa bakti 2020- 2025  berkedudukan di Pontianak Kalbar, dan pembahasan AD/ART dan program kerja MABT  setelah Ketua Umum terpilih.

Sabtu 12 September 2020 

Hotel Golden Tulip Pontianak. 

   

   

Rangkaian kegiatan sejak tanggal 8-9 September 2020 mendampingi Tim Aku Deputi VI/Kesbang Kemenkopolhukam beraudiensi dengan Sekda Provinsi Kalbar, dilanjutkan dengan melaksanakan FGD Konsultasi Publik terkait Kesatuan Bangsa dengan menghadirkan perwakilan Instansi Pusat di Daerah, Instansi Daerah, dan Ormas di Kalbar, dengan tujuan menggali data dan informasi isu-isu strategis terkait Kesatuan bangsa, mengetahui implementasi kebijakan /program kementerian dan lembaga tentang isu kesatuan bangsa dan penyusunan rekomendasi arah kebijakan dan strategi tentang isu strategis kesatuan bangsa, melalui penyampaian kuesioner kepada 150 responden/ informan  yang terdiri atas 12 isu strategis dan 90  daftar pertanyaan, selanjutnya sebagai puncak acara akan dilaksanakan Rapat Konsultasi  Publik pada tanggal 24 -25 Sep 2020 bertempat di Hotel Aston Pontianak.

      

 

Rapat Kominda Prov. Kalbar Dalam Rangka Antisipasi Kerawanan ATHG, Terkait Kesiapan Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 Kalbar

Pada hari Kamis, 27 Agustus 2020 pukul 13.20 s.d 15.40 WIB, di BINDA Kalbar Jl. Surya No. 87 Pontianak Selatan, berlangsung Rapat Kominda Prov. Kalbar Dalam Rangka Antisipasi Kerawanan ATHG, Terkait Kesiapan Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kalimantan Barat, dipimpin oleh Drs. H. Bakti Subanar, MM (Kabinda Kalbar) dan dihadiri sekitar 15 orang diantaranya Drs. Hermanus, M.Si (Kaban Kesbangpol Kalbar), AKBP Munizar (Wadir Intelkam Polda Kalbar), Letkol Sus Bobby Reuben (Ka Intel Lanud Supadio Pontianak), Kolonel Inf Sulistiono (Asintel Kasdam XII/Tpr), Letkol Hengki Hutagaol (Dantim Intel Lantamal XII/Pontianak), Letkol ARM Mirwanto (Dan Subsatgas Majapahit BAIS TNI), Surianata (Kabid Ras Datduk Disdukcapil Kalbar), Ramdan, S.Pd., M.Pd (Ketua KPU Prov. Kalbar), Faisal Riza (Kabid Pengawasan Bawaslu Prov. Kalbar), Dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Drs. H. Bakti Subanar, MM (Kabinda Kalbar), mengatakan antara lain :
a. Menghadapi Pilkada tahun 2020 di 7 kabupaten se-Kalbar, jajaran Kominda Kalbar perlu meningkatkan fungsi deteksi dini dan cegah dini adanya potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan selama berlangsungnya tahapan Pilkada.
b. Saat ini tahapan Pilkada memasuki tahap pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang akan dimulai pada 4 s.d 6 September 2020. Penyelenggara Pilkada Serentak baik KPU maupun Bawaslu diharapkan untuk terus berkoordinasi dan bersinergi dengan jajaran Kominda Kalbar guna mengantisipasi kerawanan selama tahapan Pilkada berlangsung.
c. Beberapa kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak di Kalimantan Barat yang perlu menjadi atensi bersama, antara lain :
1). Antisipasi terjadinya penyelewengan dana bansos Covid-19 yang digunakan untuk kepentingan kampanye Paslon dalam Pilkada.
2). Realisasi pencairan anggaran melalui penendatanganan NPHD di 7 kabupaten penyelenggara Pilkada agar tidak menghambat pelaksanaan tahapan Pilkada.
3). Kerawanan hasil tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) Pemilih agar diantisipasi supaya tidak menimbulkan polemik Data Pemilih.
4). Kesiapan perlengkapan APD guna menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di setiap wilayah.
5). Kesiapan pengamanan dari unsur Kepolisian dan TNI yakni Polda Kalbar, Kodam XII/Tanjungpura beserta jajaran dibawahnya dalam penyelenggaraan Pilkada, serta kesiapan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).
6). Antisipasi potensi menurunnya partisipasi pemilih akibat pandemi Covid-19 sehingga hasil Pilkada akan berkurang legitimasinya.
7). Antisipasi potensi bencana alam baik banjir maupun karhutla yang dapat menganggu distribusi logistik dan pelaksanaan Pilkada.
8). Antisipasi potensi berkembangnya isu SARA dalam Pilkada, baik yang membawa isu agama maupun isu kesukuan, serta potensi intimidasi terhadap kelompok minoritas yang dilakukan oleh kelompok mayoritas.
9). Antisipasi terjadinya konflik antar pendukung paslon di media sosial dan potensi penyebaran hoax terkait pelaksanaan Pilkada Serentak.
d. Seluruh jajaran Kominda Kalbar dan Penyelenggara Pilkada yakni KPU dan Bawaslu agar menjaga independensi dan integritas dalam pelaksanaan Pilkada guna mengawal proses demokrasi yang berkeadilan.

2. Ramdan, S.Pd., M.Pd (Ketua KPU Kalbar), mengatakan antara lain :
a. Realisasi anggaran baik dari NPHD dan dukungan APBN termasuk untuk penyesuaian pilkada di tengah pandemi covid sudah terealisasi semua dengan besaran sekitar Rp 261 M. Semua tahapan sudah dipenuhi melalui anggaran tsb.
b. Dalam tahap pemungutan suara, berdasarkan PKPU 6 tahun 2020, KPU akan menjalankan protokol kesehatan pemcegahan covid diantaranya cuci tangan, penggunaan masker, sarung tangan dan sanitizer. Pada kasus ditemukannya pemilih yg suhu tubuh tinggi di atas 37,3 celsius maka petugas harus menggunakan APD lengkap. Anggaran untuk itu sudah disediakan.
c. Terkait partisipasi pemilih, survei SMRC menunjukan 92 persen masyarakat percaya ancaman nyata covid. Di beberapa negara yg menyelenggarakan pemilu semua mengalami penurunan partisipasi pemilih. Serta potensi bencana alam, dari beberapa pengalaman pemilu, beberapa daerah yg berpotensi kesulitan distribusi logistik yakni bengkayang, kapuas hulu, dan sintang.
d. Dengan adanya 681 pemilih di kecamatan Tayap, Pemahan, Sungai Melayu Ayak, dan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang saat ini belum masuk DPT karena secara administrasi masuk Prov kalteng. Kondisi ini sudah dilaporkan ke KPU RI.
e. Potensi Permasalahan pada proses pendaftaran paslon berkaitan dengan proses pemeriksaan kesehatan, karena kebiasaan paslon akan mendaftar pada akhir masa pencalonan, sedangkan Rumah sakit yg memenuhi standar hanya RS Sudarso dan RS Sungai Bangkong. Sedangkan untuk potensi lainnya terdapat dualisme dukungan parpol partai berkarya karena adanya dualisme kepengurusan pada tingkat pusat.

3. Faizal Riza (Komisioner Bawaslu Kalbar), mengatakan antara lain :
a. Antisipasi penyelewengan dana bansos, bawaslu sudah menyampaikan surat himbauan kepada para bupati petahana agar tidak menggunakan bansos untuk keperluan kampanye. Gubernur Kalbar juga sudah mengeluarkan surat edaran tentang larangan penggunaan Bansos Covid untuk kampanye.
b. Di ketapang terdapat 1 kasus yg sedang diproses oleh bawaslu terkait adanya launching bantuan beras oleh Bupati Petahana Martin Rantan dimana ditemukan stiker dari yang bersangkutan. Bawaslu Ketapang masih mengkaji kasus tersebut.
c. Terkait Kerawanan coklit ada beberapa rekomendasi dari Bawaslu terkait coklit susulan atau coklit ulang untuk ditindaklanjuti. Coklit di beberapa perusahaan ketapang rentan masalah pada bebrapa perusahaan yg melarang pekerja yg meninggalkan perusahaan untuk kembali dalam jangka waktu 14 hari.
d. Gakumdu sudah terbentuk semua di 7 kabupaten, sudah berproses di ketapang terkait adanya dugaan pemalsuan dukungan, dan di sekadau terkait adanya dugaan keterlibatan camat mendukung salah satu paslon dalam pilkada. Saat ini sedang berlangsung proses penyelesaian di bawaslu adanya permohonan dari paslon perseorangan pilkada kab ketapang yasir ansyari - budi mateus terkait tidak diloloskannya paslon tsb oleh KPU karena dinilai tidak dapat memenuhi syarat minimal dukungan.
e. Terkait potensi hambatan distribusi logistik pilkada, Koordinasi antar KPU dan Bawaslu harus ditingkatkan. Sedangkan potensi munculnya isu SARA, Bawaslu pernah membentuk Pokja patroli medsos untuk mendeteksi akun akun di medsos. Perlu ada strategi khusus untuk menekan hal tersebut karena biasanya akun yang memunculkan isu SARA bukan merupakan akun resmi paslon yang didaftarkan kepada KPU.

4. Surianata (Kabid Ras Datduk Disdukcapil Kalbar), mengatakan antara lain :
a. Terkait Kerawanan tentang Coklit data pemilih, Dukcapil memback up KPU dan Bawaslu pada proses penyusunan DPT dan terus melakukan perekaman KTP dengan cara jemput bola.
b. Jumlah wajib KTP untuk 7 kabupaten di Kalbar yg melaksanakan Pilkada saat ini sebanyak 1.852.718. Sedangkan data DP4 pilkada 2020 sebanyak 1.854.475. Sehingga terdapat perbedaan 1.757 yang merupakan potensi penduduk belum melakukan perekaman.
c. Pergerakan penduduk khususnya ke kabupaten yg melaksanakan pilkada, perlu diantisipasi keinginan dari para kandidat agar calon pemilih bisa pindah ke tempat pelaksanaan pilkada, karena proses pindah tempat tinggal saat ini sangat mudah dilakukan.
d. Terkait adanya penduduk di Kab Ketapang yang belum masuk data pemilih karena secara administrasi masuk Kalteng, Dukcapil akan melakukan verifikasi, namun akan lebih baik jika kita mendapatkan data yg bersnagkutan sehingga ada kepastian data.

5. AKBP Munizar (Wadir Intelkam Polda Kalbar), mengatakan antara lain :
a. Isu yang dapat menganggu tahapan pilkada diantaranya pembakaran bendera PDIP, pembakaran foto Habib Riziq Shihab, isu RUU HIP, RUU Omnibus Law, isu kepahlawanan Sultan Hamid II dan isu Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Meskipun sebagian besar merupakan isu nasional namun isu tersebut bisa merembet ke Kalbar.
b. Di Kab. Sintang potensi mencuatnya isu SARA karena saat ini paslon yang akan bertarung di Pilkada sudah membuat slogan yang provokatif seperti Mangkok Merah dan Mandau Mengkilat, serta dengan adanya sengketa batas antara Kab. Sintang dan Kab. Sekadau yakni di Desa Sunsing yang hingga saat ini masih belum terselesaikan akan berpotensi mengganggu pelaksanaan Pilkada di kedua kabupaten.

6. Kolonel Inf Sulistiono (Asintel Kasdam XII/Tpr), mengatakan bahwa terkait masalah mekanisme pemilih dalam pandemi Covid agar regulasi yang ada benar benar dipahami dan disosialisaikan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksnaannya dan dalam masa pandemi Covid, pelaksanaan pilkada menjadi sangat rentan. Kondisi ini bisa dimanfaatkan kelompok tertentu untuk mengarahkan masyarakat agar tidak ikut memilih sehingga pelaksanan pilkada menjadi tidak optimal.

7. Letkol Hengki Hutagaol (Dantim Intel Lantamal XII/Pontianak), mengatakan bahwa Pandemi covid belum berakhir sehingga tetap perlu diantisipasi dalam pelaksanaan tahapan pilkada. Pembataasan jumlah kehadiran dalam tahap kampanye dan penyediaan tim medis pada tahap pemungutan suara perlu disiapkan sebagai bentuk keseriusan dalam pelaksanaan protokol kesehatan.

8. Letkol Sus Bobby Reuben (Ka Intel Lanud Supadio Pontianak), mengatakan bahwa dengan adanya masalah Keterbatasan sinyal di sejumlah wilayah bisa disiasati dengan menggunakan satelit. Perlu diantisipasi Media sosial yang saat ini sudah gencar adanya serangan terhadap subjek kandidat paslon tertentu. Perlu dibentuk dan disiapkan tim siber guna mengantisipasi hal tersebut.

9. Letkol ARM Mirwanto (Dan Subsatgas Majapahit BAIS TNI), mengatakan bahwa kerawanan partisipasi pemilih, penyelenggara Pilkada agar benar benar memastikan seluruh warga yang punya hak pilih mendapatkan hak pilihnya. Jika tidak maka dikhawatrikan akan menurunkan kepercayaan publik pada penyelengggaraan Pilkada di Kalbar. Terkait potensi munculnya isu sara, perlu ada deklarasi dari paslon dan timnya untuk tidak menggunakan isu sara dalam Pilkada. Selain itu perlu ada pembinaan bagi ormas dan tokoh masyarakat setempat agar tidak mudah terbawa isu sara.

10. Drs. Hermanus, M.Si (Kaban Kesbangpol Kalbar), mengatakan bahwa Pemprov Kalbar memfasilitasi kabupaten dalam pelaksanaan Pilkada Serentak dan hingga saat ini hanya Kab. Bengkayang yang belum dilakukan penyaluran dana NPHD dikarenakan terkendala terkendala pada proses pergantian kepala daerah.

11. Kesimpulan dan Rekomendasi Rapat Kominda :
a. Adanya beberapa ATHG dan potensi kerawanan menghadapi Pilkada Serentak 2020, di 7 kabupaten wilayah Kalbar baik dari segi kesiapan penyelengaraan, calon peserta/kontestan dan aspek masyarakat pemilih serta berbagai potensi kerawanan lainnya termasuk perkembangan strategis situasi nasional maupun wilayah yang dapat berdampak pada kondusifitas wilayah menjelang, saat dan pasca Pilkada Serentak 2020 tentunya harus direspon dengan cepat dari seluruh komponen Kominda untuk melakukan langkah langkah strategis guna menangkal dan meminimalisir berbagai ATGH dan Potensi kerawanan tersebut agar Pilkada Serentak 2020 di wilayah Kalbar dapat berjalan dengan aman, lancar sukses dan berkualitas

b. Kondisi aktual wilayah yang menonjol saat ini adalah tingginya berbagai pro kontra yang dapat mengarah kepada aksi-aksi anarkis maupun konflik sosial / konflik SARA, a.l terkait berbagai kebijakan nasional yaitu RUU Omnibus Law, RUU BPIP, penanganan Covid-19, penanganan karhutla, pembakaran atribut PDIP, pembakaran foto Habib Rizieq, munculnya kelompok KAMI, maupun provokasi dan ujaran kebencian melalui medsos yang terakhir terkait penangkapan Tokoh Adat Dayak di Lamandau Kalteng, maka perlu menjadi atensi agar tidak muncul aksi aksi anarkais maupun konflik sosial.

c. Anggota Kominda Kalbar agar terus melakukan langkah-langkah deteksi dini dan cegah dini melalui optimalisasi fungsi dan peran sesuai institusi masing-masing dalam rangka menjaga kondusivitas dan stabilitas wilayah Kalbar.

DUMP

     

 

Rabu, 9 September 2020, pukul 09.00 wib

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Hermanus, M.Si membuka acara Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa di Provinsi Kalimantan Barat.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dimana dalam kesempatan ini hadir Tim Aju yang beranggotakan Bapak Noor Aras Arif selaku Kabid Etika dan Karakter Bangsa, Bapak Kun Wardhana selaku Kabid Materi Wawasan Kebangsaan dan Andhika Wahyu Nugroho.
Adapun peserta Rapat Koordinasi merupakan perwakilan dari Instansi Pemerintah Pusat di Daerah, Instansi Daerah dan Masyarakat antara lain : Kodam XII/Tanjungpura, Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan politik provinsi Kalimantan Barat, KPU, Bawaslu, BPS, FKUB, FKPT, MABM, NU, Muhammadiyah, DAD, KERABAT, IKBM.
   

Rapat Koordinasi ini dimaksudkan untuk menyampaikan kuesioner dan penjelasan terkait pelaksanaan konsultasi publik yang akan dilaksanakan pada tanggal 24-25 September 2020. Dimana tujuan dari konsultasi publik tersebut guna menggali data dan informasi yang berkaitan dengan isu-isustrategis di bidang Kesatuan Bangsa, pelaksanaan kebijakan atau program Kementerian/Lembaga terkait isu kesatuan Bangsa dan rekomendasi arah kebijakan serta strategi terkait isu Kesatuan Bangsa.
Nantinya, peserta Konsultasi Publik ini akan berjumlah 150 (seratus lima puluh) peserta yang merupakan keterwakilan dari Instansi Pemerintah Pusat di Daerah, Instansi Daerah dan Masyarakat.
Dengan adanya Rapat Koordinasi Persiapan ini guna memantapkan persiapan dan penyampaian kuesioner serta menerima masukan terhadap pelaksanaan Konsultasi Publik nantinya.

---IWKKB---

 

Yth.Bapak Gubernur Kalbar, mohon izin melaporkan pada hari ini Sabtu, 8 Agustus 2020 bertempat di Star Hotel telah menghadiri dan membacakan sambutan Bapak Gubernur pada acara FGD yang dilaksanakan oleh PMKRI Provinsi Kalbar, dgn tema peran kaum milineal dalam menyukseskan pilkada serentak Tahun 2020 di Kalbar, acara dihadiri Ketua Dewan Penyatu PMKRI Prov.Kalbar Ibu dr.Caroline Margret Natasya, Aster Kodam XII/Tpr, Wadir Binmas Polda Kalbar, serta perwakilan dari perhimpunan mahasiswa lintas agama di Pontianak, acara berjalan aman, lancar dan sukses. Demikian Terimakasih.